Abstract
Transformasi digital pemerintah daerah kerap berhenti pada pengadaan perangkat tanpa disertai perubahan proses. Penelitian ini mengukur kesiapan sebelas pemerintah kabupaten menggunakan Digital Transformation Maturity Model. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 143 aparatur dan wawancara mendalam dengan sembilan kepala dinas. Hasil menunjukkan dimensi teknologi berada pada tingkat 3,4 dari 5, sementara dimensi budaya organisasi hanya 2,1. Kesenjangan ini menjelaskan mengapa sistem yang telah dibangun sering tidak dipakai. Penelitian menyimpulkan bahwa intervensi pada tata kelola dan kapasitas sumber daya manusia lebih mendesak daripada penambahan perangkat.
Keywords
transformasi digital
pemerintah daerah
kematangan digital
tata kelola